KRISTIANINEWS.COM, JAKARTA – Puluhan pendeta yang mengatasnamakan diri Forum Peduli GPdI adakan demonstrasi di depan Kantor Majelis Pusat Gereja Pentakosta di Indonesia (PGdI), Selasa (28/3/2023).

Nampak puluhan orang mengenakan kemeja putih dan celana hitam itu mendatangi Kantor Majelis Pusat GPdI di Jalan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, sembari membawa spanduk.

Para pendeta itu pun secara bergantian meneriakkan orasi di depan gerbang yang telah dikunci rapat dan dijaga oleh petugas keamanan.

Namun, kerusuhan mulai nampak saat peserta demonstrasi itu menuntut masuk ke dalam Kantor Majelis Pusat GPdI untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.

“Kami ini aksi damai, ini juga gereja kami ikut bangun, kasih kami izin untuk masuk ke gereja kami sendiri,” teriak seorang peserta aksi.

Meski sudah meminta masuk secara baik-baik, pihak keamanan tidak membukakan pintu gerbang.

Alhasil, peserta aksi pun mulai terpancing emosi dan melontarkan kata-kata tuntutan dengan nada keras dan mulai bersorak-sorai.

Puncak kerusuhan terjadi, saat puluhan pendeta itu mencoba mendorong gerbang gereja hingga menimbulkan gesekan dengan pengurus Kantor Majelis Pusat GPdI.

Perwakilan peserta aksi, Pendeta Dandels Kaluas menjelaskan, peserta aksi datang dari para pendeta GPdI di sejumlah wilayah.

“Kami menolak keras kepemimpinan Pendeta Doktor John Weol sebagai ketua umum dan meminta agar memberhentikan seluruh kabinetnya,” kata Kaluas.

Kaluas juga meminta agar Ketua Majelis Pertimbangan Rohani baik di Indonesia maupun di Luar Negeri untuk sepakat mengadakan musyawarah besar luar biasa (Mubeslub).

“Kami meminta kepada ketua majelis pertimbangan rohani dan ketua-ketua di daerah Indonesia maupun di luar negeri, kami usulkan untuk mengadakan Mubeslub,” ungkapnya.

Menurut Kaluas, Pendeta John Weol telah bertindak sewenang-wenang memberhentikan sejumlah pendeta di daerah tanpa alasan yang jelas.

“Bukan cuma penonaktifkan tapi diberhentikan secara tidak terhormat jadi ada tujuh pendeta yang di Banten dipecat,” ungkapnya.

Alasannya karena membangkang katanya tidak mengikuti aturan daerah, padahal mereka pemimpin yang ada di daerah sudah menabrak anggaran dasar anggaran rumah tangga mereka itu pengkhianat konstitusi,” pungkasnya.

Hingga berita ini dibuat, Wartawan telah meminta pernyataan dari pihak pengurus Kantor Majelis Pusat GPdI namun belum bersedia.df/kn

Loading

No comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *