Sampai Kapan Kemerdekaan beribadah bisa terwujud di negara ini?

Sampai dimana kebijakan penyelenggara negara ini memberikan jaminan???

Sudah berbulan terjadi penolakan ibadah Gereja GEKI di Suzuya Plaza Marelan Medan yang dilakukan Pihak intoleran dengan memperalat pemerintah. Sejumlah orang yang menamakan diri pihak yang menolak kehadiran pelayanan Gereja Elim Kristen Indonesia di daerah Marelan ini.

Aksi penolakan ini dilakukan sejak tahun lalu dengan pelarangan ibadah gereja GEKI di Suzuya Plaza Marelan.

Akibat pelarangan tersebut jemaat harus beribadah di trotoar depan kantor Wali Kota Medan.
Pelarangan beribadah oleh oknum kelompok intoleran ini dinilai tidak masuk akal, karena pihak Suzuya menyewakan salah satu ruangan menjadi tempat beribadah adalah hak pemilik gedung Suzuya, asal jangan untuk tempat kegiatan yang merusak mental manusia.

Dasar keberatan ini sangat sumir dan tidak jelas, hal ini menjadi tanda tanya besar, sampai kapan kejadian seperti ini berakhir di negeri kita. Apa keberatan mereka kalo jemaat GEKI ibadah di Suzuya Plaza?

Logikanya, kalau ada yang keberatan berarti ada yang dirugikan. Ini yang harusnya ditangani secara bijak oleh aparat negara ini. kenapa kelompok masyarakat tersebut keberatan,
Pemerintah harus hadir dan memfasilitasi masyarakat untuk bisa beribadah sesuai agama dan kepercayaannya, karena negara menjamin kebebasan beragama.

Pemerintah harus memberi solusi terbaik kepada jemaat gereja GEKI agar mereka bisa beribadah dengan baik dan tidak beribadah di trotar depan kantor wali kota Medan. Mereka adalah warga Medan yang sudah melakukan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku sehingga harus dilindungi, termasuk dalam menjalankan ibadah.

Dalam hal ini sikap walikota Medan sangat memprihatinkan. Masak seorang pejabat publik kalah dengan tuntutan massa? Masak negara diatur oleh sekelompok massa yang intoleran? Masak negara tidak bisa menjamin kebebasan beribadah segenap warganya?

Seharusnya walikota sebagai wakil negara di Medan ini, berani menegakkan hukum yang berlaku di Negara ini.

Kalau memang ada dokumen yang kurang seharusnya dibantu sesuai dengan peraturan yang ada. Bukannya malah seolah ikut menyetujui aksi penolakan ibadah jemaat gereja GEKI.

dengan membiarkan gerakan intoleran dalam penolakan ibadah jemaat GEKI sama saja walikota Medan ikut menyuburkan Intoleran di Medan ini.

Sikap pemimpin daerah semacam ini adalah bentuk ketidak tegasan. Walikota Medan tidak bisa hadir untuk mengayomi seluruh warga masyarakatnya. Dia juga tidak bisa menjamin kebebasan beragama di wilayahnya. Jangan sampai pemangku jabatan publik di wilayah tertentu justru menjadi sumber intoleransi. Semoga!

Penulis : Bishop Dikson Panjaitan,STh,M.Div
Ketua Sinode GLKRI

Loading

No comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *