LUBUK PAKAM, KRISTIANINEWS.COM — Majelis Umat Kristen Nasional atau MUKNAS menyesalkan penolakan ibadah secara sepihak yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab di Gereja Mawar Sharon di Jalan Sei Belumai Hilir, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang diminta menyelesaikan permasalahan dengan memfasilitasi ruang dialog antara jemaat dan warga.

“Muknas berharap agar aparat keamanan dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dapat memfasilitasi dialog dengan semua pihak,” kata Pendeta Wahyuan Situmorang ketua DPW MUKNAS SUMUT bersama ketua DPP MUKNAS Bishop Dikson Panjaitan dan Wakil Ketua DPP MUKNAS Pdt Anton Butar butar salah seorang Pendeta senior di GPdI Sumut, Jumat (18/8/2023) didampingi ketua DPD MUKI Deli Serdang Pdt Sumarno Napitupulu dan Ketua DPD MUKI kab.Nias Pdt Yanuari Mendrofa,STh yang adalah koordinator nasional Kingdom Family Indonesia (KFI) juga ketua DPD PSPI Pdt Jonri Purba,STh.

Pdt Wahyuan Situmorang mengatakan, pemerintah dan aparat keamanan juga harus menjaga kondusif dan dinamika politik, khususnya menjelang Pemilihan Umum 2024. Penghentian ibadah yang sedang berlangsung di Gereja Mawar Sharon (GMS), Minggu (6/8/2023), dapat menyebabkan gesekan sosial politik. Puluhan warga dari sekitar gereja mendatangi GMS dan meminta jemaat menghentikan ibadah karena belum ada izin dan dilakukan di kawasan pergudangan.

Pdt Sumarno mengatakan ”Aksi intoleran yang dilakukan sekelompok warga ini telah mencederai amanat konstitusi yang menjamin kebebasan beribadah dan beragama,” ujar ketua MUKI Deli Serdang ini.

Menurut pendeta Yanuari Mendrofa, tindakan penghentian ibadah GMS ini dilakukan dengan cara-cara yang tidak bermartabat dan menimbulkan teror serta ketakutan.

Pdt Wahyuan menjelaskan kepada kristianinews, kita sudah lihat langsung lokasi pergudangan yang dipakai untuk tempat ibadah sementara oleh GMS di Tanjung Morawa ini jauh koq dari rumah penduduk bahkan ada dikomplek khusus dimana letak gangguannya? Sebelumnya Ketua Muknas bersama camat dan uspika kecamatan Tanjung Morawa dan pihak GMS serta utusan masyarakat sekitar sudah mengadakan mediasi beberapa hari lalu dikantor kesbang Pemkab Deli Serdang dan hingga berita ini diturunkan belum ada kejelasan.df/kn

Loading

No comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *