Polisi pulangkan pelaku karena ‘gangguan jiwa’

PADANG-KRISTIANINEWS.COM
Juni melaporkan insiden itu kepada Polresta Padang pada Rabu (30/08) pagi dengan harapan kasus ini dapat diusut secara pidana.

“Biar tidak terulang lagi ancaman saat ibadah,” kata dia.

Tetapi polisi malah memulangkan pelaku karena disebut “memiliki gangguan jiwa”.

Ketika dikonfirmasi, Humas Polres Padang, Ipda Yanti Delfina, mengatakan bahwa yang terjadi adalah “kesalahpahaman antara pelapor dan terlapor”.

“Awalnya kami sudah mengamankan terlapor, dan diketahui terlapor ini mengalami gangguan jiwa. Jadi isu yang beredar bahwa ini menyangkut masalah agama, itu tidak benar. Ini hanya kesalahpahaman atau etika bertetangga saja,” kata Yanti.

Humas Polres Padang Ipda Yanti Delfina mengatakan insiden yang terjadi adalah “kesalahpahaman antara pelapor dan terlapor”.

Senada dengan polisi, Duski Samad dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sumatra Barat juga menyebut bahwa yang terjadi pada Selasa (29/08) malam lalu adalah “salah mengerti”.

“Problemnya bukan pada pengusiran. Keelokan bertetangga tidak dihargai dengan baik,” kata Samad.

FKUB juga mendorong penyelesaian kasus ini dilakukan dengan musyawarah dan dialog.

“Itu kan soal masyarakat, tentu solusinya berdamai dengan masyarakat. Salah satu solusi paling baik kan penyelesaian dengan kearifan lokal. Penyelesaian dengan kearifan lokalnya dikedepankan daripada penyelesaian hukum,” ujar Samad.

Tetapi, pendamping korban dari Pemuda Lintas Agama (Pelita) Padang mengatakan bahwa dalam proses mediasi pun korban “mendapat intimidasi”.

“Dibilang, ‘jangan dibesar-besarkan, kenapa harus divideokan, kenapa tidak dibicarakan baik-baik, ini kan cuma masalah sepele’. Narasi-narasi seperti, ‘Ini kan mayoritas Muslim, harusnya menghargai’ tanpa korban diberi kesempatan untuk menjelaskan apa yang terjadi,” kata Ketua Pelita Padang, Angelica Maria Cuaca.

Angelica juga mengatakan bahwa alasan gangguan jiwa yang disampaikan polisi “semestinya dibuktikan dengan diagnosis dari psikolog atau psikiater”.

“Kami akan terus kawal, penegakan hukum harus jalan. Dianggap ini bukan persoalan, dianggap ini nggak masalah, [seolah] boleh melakukan itu pada kelompok berbeda. Pemangku kebijakan juga menganggap harmonis itu seperti ini, semua diredam, semua baik-baik saja, bukan berlandaskan pada keadilan,” kata Angelica.df/kn

Loading

No comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *